kesenjangan ekonomi, biasa dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin, mengacu
pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok
dalam populasi, atau antarnegara.
Para ekonom umumnya mengakui tiga ukuran kesenjangan ekonomi: kekayaan, pendapatan,
dan konsumsi. Persoalan
kesenjangan ekonomi mencakup kesetaraan ekonomi, kesetaraan pengeluaran,
dan kesetaraan kesempatan.
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kesenjangan berasal dari
kata “senjang” yang berarti tidak simetris, tidak sama bagian yang di kiri dan
yang di kanan, genjang,berlainan sekali, berbeda,ada (terdapat) jurang pemisah.
Menurut Abad Badruzaman (2009;284) kesenjangan sosial adalah suatu
Ketidak seimbangan sosial yang ada di masyarakat sehingga menjadikan suatu
perbedaan yang sangat mecolok. Atau dapat juga diartikan suatu keadaan dimana
orang kaya mempunyai kedudukan lebih tinggi dan lebih berkuasa dari pada orang
miskin.
Kesenjangan sosial adalah sebuah fenomena yang terjadi pada masyarakat
Indonesia dan masyarakat di dunia yang disebabkan oleh perbedaan dalam hal
kualitas hidup yang sangat mencolok. Fenomena ini dapat terjadi pada negara
manapun. Dalam hal kesenjangan sosial sangatlah mencolok dari berbagai
aspek misalnya dalam aspek keadilanpun bisa terjadi. Antara orang kaya dan
miskin sangatlah dibedaan dalam aspek apapun, orang desa yang merantau
dikotapun ikut terkena dampak dari hal ini,memang benar kalau dikatakan bahwa
“Yang kaya makin kaya,yang miskin makin miskin”. Adanya ketidak pedulian
terhadap sesama ini dikarenakan adanya kesenjangna yang terlalu mencolok antara
yang “kaya” dan yang “miskin”. Banyak orang kaya yang memandang rendah kepada
golongan bawah,apalagi jika
ia miskin dan juga kotor,jangankan menolong,sekedar
melihatpun mereka enggan
Di Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah menetapkan
kebijaksanaan pembangunan yang disebut dengan “TRICKLE DOWN EFFECTS” yaitu
bagaimana mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu periode
yang relatif singkat. Pembangunan ekonomi nasional dimulai dari Pulau Jawa
(khususnya jawa Barat), dengan alasan bahwa di Pulau Jawa sudah tersedia
infrastruktur, dengan harapan bahwa hasil-hasil pembangunan itu akan menetes ke
sektor dan wilayah lain di Indonesia. Akan tetapi sejarah menunjukkan bahwa
setelah 10 tahun berlalu sejak Pelita I (1969) ternyata efek tersebut tidak
tepat. Sebagai contoh Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 tumbuh 6,1 persen,
melampaui target 5,8 persen. Nilai produk domestik bruto naik dari Rp 5.603,9
triliun pada 2009 menjadi Rp 6.422,9 triliun tahun lalu.
Indonesia mencatat tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia pada tahun ke
tahun selalu mengalami penurunan. Meski begitu, laju tingkat kemiskinan
penduduk di Indonesia dinilai tidak seimbang jika dibandingkan dengan laju
tingkat kekayaan. Menurut Direktur Depaetemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank
Indonesia, Doddy Zulverdi, ketimpangan bukan karena orang miskin tambah miskin,
orang miskin memang naik kelas, tapi orang kaya kenaikannya lebih tinggi, jadi
tidak terjadi keseimbangan diantara mereka.
Hal itu terbukti dengan angka tingkat kesenjangan ekonomi (GINI Rasio)
penduduk Indonesia tahun 2013 lalu meningkat jika dibandingkan dengan tahun
2012. Bank Indonesia (BI) mencatat GINI rasio pada tahun 2013 lebih tinggi
dibandingkan tahun 2012 yaitu mencapai 0,41%. Indonesia pernah memiliki angka
GINI rasio terendah di level 0,35% pada tahun 2008.
Hal ini jelas menjadi tantangan Bank Indonesia dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan penduduk Indonesia. Beliau mengungkapkan Bank Indonesia akan aktif dalam pengembangan klaster di daerah melalui dukungan penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi petani/peternak, serta hubungan pada pembiayaan perbankan. Beliau mengungkapkan bahwa pengembangan klaster diarahkan pada komooditas pangan yang berkontribusi dalam pembentukan harga di daerah dan komoditas yang dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat.
Hal ini jelas menjadi tantangan Bank Indonesia dalam membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat kesenjangan penduduk Indonesia. Beliau mengungkapkan Bank Indonesia akan aktif dalam pengembangan klaster di daerah melalui dukungan penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi petani/peternak, serta hubungan pada pembiayaan perbankan. Beliau mengungkapkan bahwa pengembangan klaster diarahkan pada komooditas pangan yang berkontribusi dalam pembentukan harga di daerah dan komoditas yang dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat.
Berdasarkan data BPS di
tahun 2013, GINI Ratio (indikator untuk mengukur kesenjangan ekonomi antara si
miskin dan si kaya) menunjukan angka 0,413 yang artinya hampir mencapai ambang
batas maksimal yang disyaratkan yaitu 0,5 dan tidak berubah sepanjang 3 tahun
yaitu tahun 2011, 2012 dan 2013. Angka angka tersebut menunjukan kegagalan pemerintah dalam mempersempit
perbedaan kesenjangan penduduk yang miskin dan penduduk yang kaya. Para
pengamat ekonomi mengamini bahwa kesenjangan di Indonesia merupakan masalah
krusial yang harus menjadi perhatian parlemen dan presiden mendatang. Dari
seluruh perwakilan partai yang ada, kesemuanya lebih berbicara soal janji janji
politik yang enak di dengar seperti peningkatan produksi hasil kelautan,
pemberdayaan masyarakat tani, peningkatan perekonomian kawasan Indonesia tengah
dan timur. Postur APBN Indonesia tidak mengizinkan pemerintah berbuat banyak
sehingga kesemua program-program tersebut akan gugur otomatis alias hanya di
atas kertas saja, tidak akan terealisir.
Namun, Kepala Bappenas pun
seolah-olah bingung dan hanya menuntut agar para politikus dan pemerintahan
kelak tidak memenuhi apa yang disebut belanja kebutuhan dasar. Sungguh kasihan
rakyat Indonesia yang selalu disuguhkan mimpi dari tahun ke tahun karena
ketidakmampuan pemerintahnya dalam merealisasikan program programnya atau yang
di tahun politik disebut janji politik.
Private sektor
atau perusahaan negara lah yang menjual hasil hasil tersebut, negara memperoleh
uangnya dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak Indonesia
mencapai 80% dari seluruh postur penerimaan APBN, sungguh miris jika melihat
para pengamat ekonomi dan politikus politikus menepikan peran pajak dari
program mereka. GINI Ratio bisa sebesar itu dikarenakan fungsi pendistribusian
pendapatan di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Penyebabnya ada dua hal
yaitu :
1. Pajak
belum menyentuh seluruh lapis masyarakat yang memiliki penghasilan
dikategorikan sebagai orang kaya
Awal mula terletak di
kemampuan pemerintah dalam memaksakan penegakan hukum pajak terhadap wajib
pajak yang nakal. Ketidak berdayaan pemerintah terhadap kekuatan kekuatan
individual ataupun kelompoki tertentu sungguh memalukan. Tidak diizinkan
terjadi sebuah otoritas berbentuk negara dapat dikalahkan oleh individu ataupun
kelompok tertentu.
Oleh karenanya penegak
penegak hukum di Indonesia harus berkerjasama dengan baik, tidak boleh terpecah
belah dan harus berada dalam satu misi yang sama yaitu membela negara, selain
itu otoritas pajak saat ini yaitu Ditjen Pajak memerlukan penguatan dalam segi
kewenangan SDM, anggaran dan struktur organisasinya guna memaksimalkan
fungsinya.
Dengan kemampuan tersebut
dirjen pajak dapat memberikan keadilan bagi rakyat miskin dan wajib pajak yang
patuh dengan memberikan perlakuan yang setara terhadap seluruh wajib pajak
tanpa perlu takut untuk dikriminialisir. Dari sisi ini, penerimaan
dimaksimalkan sehingga pembiayaan dapat dilakukan secara mandiri tanpa perlu
berhutang.
2. Belanja
yang tidak tepat sasaran.
Harus terdapat mekanisme
kontrol yang ketat terhadap penggunaan APBN atau APBD dimana penggunaannya
harus sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan pemerintah baik dari
skala prioritas maupun besarannya. Penggunaan anggaran harus tepat dan
menyentuh rakyat miskin sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pajak
yang dibayarkan oleh orang orang kaya tersebut.
Contohnya seperti program
program yang digelontorkan para wakil rakyat, harus diteliti kembali program
mana yang dapat memberikan efek atau dampak besar bahkan menjadi pemacu
perbaikan sektor lainnya.
Negara ini bukanlah negara
kapitalis, iklim demokrasi yang diciptakan tidaklah diperuntukan bagi pihak
pihak tertentu untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Ada hak pihak
pihak yang terpinggirkan akibat aktivitas pihak yang mampu yang mana harus
dijamin oleh negara bahwa mereka juga harus memiliki ruang gerak untuk
meningkatkan kesejahteraannya.
Laporan tahunan “Global
Wealth Report 2016” dari Credit Suisse Indonesia didapuk sebagai negara
dengan kesenjangan ekonomi keempat tertinggi dunia hal ini disebabkan
ketidakmerataan ekonomi Indonesia mencapai 49,3 persen. Itu artinya hampir
setengah aset negara dikuasai satu persen kelompok terkaya nasional.
Akibat Dari Kesenjangan
Sosial
Kesenjangan
sosial semakin hari semakin memprihatinkan, khususnya di lingkungan
perkotaan. Memang benar jika dikatakan bahwa yang kaya semakin kaya dan
yang miskin semakin miskin. Hal ini jelas-jelas mencederai rasa keadilan serta
bertolak belakang dengan kebersamaan dan kesetaraan sosial. Berikut adalah
akibat dari adanya kesenjangan sosial:
A. Melemahnya
wirausaha
Kesenjangan sosial menjadi penghancur minat ingin
memulai usaha, penghancur keinginan untuk terus mempertahankan usaha, bahkan
penghancur semangat untuk mengembangkan usaha untuk lebih maju. Hali ini
dikarenakan seorang wirausaha selalu di anggap remeh.
B. Terjadi
kriminalitas
Karena
masalah kesenjangan sosial banyak rakyat miskin yang terpaksa menghalalkan segala cara untuk
mendapatkan uang, seperti mencopet, mencuri, judi, dll.
C. Banyaknya
pengemis atau peminta-minta.
Karena sudah
tidak adanya lapangan pekerjaan sehingga makin menjamurnya para pengemis dan
peminta-minta di jalanan maupun di persimpangan jalan karena cara ini dianggap
sangat praktis, cepat dapat uang dan tidak menanggung resiko
Faktor-Faktor
yang Menjadi Penebab Terjadinya Kesenjangan Ekonomi Sosial
Kesenjangan sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :
1. Kemiskinan
Menurut Lewis (1983), budaya
kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah, namun lebih cendrung
untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat
kondisi
A.
Sistem ekonomi
uang, buruh upah dan sistem produksi untuk keuntungan
B.
tetap tingginya
tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil
C.
rendahnya upah
buruh
D.
tidak
berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisiasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela
maupun atas prakarsa pemerintah
E.
sistem keluarga
bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral, dan
F.
kuatnya
seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan
harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertical, dan sikap hemat,
serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil
ketidaksanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.
Budaya kemiskinan bukanlah
hanya merupakan adaptasi terhadap seperangkat syarat-syarat obyektif dari
masyarakat yang lebih luas, sekali budaya tersebut sudah tumbuh, ia cendrung
melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melaui pengaruhnya terhadap
anak-anak. Budaya kemiskinan cendrung berkembang bila sistem-sistem ekonomi dan
sosial yang berlapis-lapis rusak atau berganti, Budaya kemiskinan juga
merupakan akibat penjajahan yakni struktur ekonomi dan sosial pribumi didobrak,
sedangkan status golongan pribumi tetap dipertahankan rendah, juga dapat tumbuh
dalam proses penghapusan suku. Budaya kemiskinan cendrung dimiliki oleh
masyarakat serta sosial yang lebih rendah, masyarakat terasing, dan warga
korban yang berasal dari buruh tani yang tidak memiliki tanah.
Kemiskinan menjadi foktor terbesar kesengjangan sosial yang menjadi momok
dalam kehidupan masyarakat. Saat melihat berita pagi ini tentang kemewahan
sebuah penjara para pejabat dan koruptor-koruptor, serta orang-orang memiliki
banyak uang, sungguh membuat saya cukup terkejut. Bagaimana tidak? Penjara yang
seharusnya menjadi tempat hukuman bagi mereka yang bersalah, serta menjadi
tempat untuk merenungi kesalahannya, dijadikan tempat tinggal yang mewah,
layaknya sebuah hotel berbintang 5 atau bahkan sebuah apartemen mewah. Hal ini
sungguh ironi. Disaat rakyat negeri ini masih berjuang agar kemiskinan di
negeri kita bisa lebih menyusut, para lakon di atas malahan hidup bermewah-mewahan
di dalam penjara. Sebagai contoh, seorang pencuri ayam atau jemuran akan
mendapatkan hukuman dari masyarakat, yaitu dengan dipukuli beramai-ramai,
sementara saat masuk penjara, mereka juga mendapatkan siksaan dari para sipir
penjara. Namun, seorang koruptor yang mencuri miliaran rupiah uang negara, bisa
hidup bermewah-mewahan serta mendapatkan pelayanan khusus yang cukup istimewa
dari pihak penjara tersebut. Apalagi kalau bukan uang yang menjadi hal yang
paling utama? Bagi mereka, uang bisa membeli apapun. Bahkan bisa membeli hukum
sekalipun. Namun, bagi rakyat kecil yang tidak memiliki uang, mereka hanya bisa
pasrah menerima hukuman yang diterimanya. Kesenjangan sosial seperti
inilah yang selalu menjadi momok dan juga penyakit di negara kita ini.
2.
Kurangnya lapangan Pekerjaan
Lapangan pekerjaan
memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat, sedangkan
perekonomian menjadi faktor terjadinya kesenjangan sosial. Sempitnya lapangan
pekerjaan di Indonesia menjadikan pengangguran yang sangat besar di Indonesia
dan menyebabkan perekonomian masyarakat bawah semakin rapuh. Salah satu
karakteristik tenaga kerja di Indonesia adalah laju pertumbuhan tenaga kerja
lebih tinggi ketimbang laju pertumbuhan lapangan kerja. Berbeda dengan negara-negara
di Eropa dan Amerika, dimana lapangan pekerjaan masih berlebih. Faktor-faktor
penyebab pengangguran di Indonesia:
a. Kurangnya
sumber daya manusia pencipta lapangan kerja
b. Kelebihan
penduduk/pencari kerja
c. Kurangnya
jalinan komunikasi antara si pencari kerja dengan pengusaha
d. Kurangnya
pendidikan untuk pewirausaha
.
3.
lemahnya pendidikan
Pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan,akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Upaya-upaya
yang harus dilakukan pemerintah untuk pemecahan masalah kesenjangan sosial
ekonomi yang terjadi di Indonesia:
- Meminimalis (KKN) dan memberantas korupsi dalam upaya meningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang bertugas memberantas (KKN) di Indonesia. Indonesia telah mulai berbenah diri namun dalam beberapa kasus soal korupsi KPK dinilai masih tebang pilih dalam menindak masalah korupsi. Misalnya kasus tentang bank century belum menemukan titik terang dan seolah-olah mengakiri kasus itu. Pemerintah harus selalu berbenah diri karena dengan meminimaliskan (KKN) yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dana yang ada.
- Meningkatkan system keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum. Masih banyak mafia hukum merajarela di Indonesia itu yang semakin membuat kesenjangan sosial di Indonesia makin mencolok. Keadilan saat ini sangatlah sulit untuk ditegagakkan bagaimana tidak! Seorang koruptor ditahan namun semua fasilitas sudah tercukupi di dalam ruang tahanan. Sedangkan bagaimana dengan nasib seorang masyarakat kecil yang hanya mencuri ayam misalnya, mereka melakukan dengan seenak mereka kadang juga mereka menyiksa dengan tidak prikemanusiaan. Hal ini sangatlah menunjukkan kesenjangan sosial di Indonesia sangatlah mencolok antara pihak kaya atau pihak yang mempunyai penguasa antara rakyat kecil atau orang miskin.
- Mengutamakan Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu syarat utama untuk bisa menjadikan negara ini lebih maju dalam segala hal.Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka kecil kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial.Oleh karenanya pemerintah wajib mengutamakan pendidikan dalam segala hal sehingga setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.Hal tersebut dapat dilakukan seperti : pemberian beasiswa,menambah anggaran pendidikan pada APBN.
- Menciptakan Lapangan Kerja dan Meminimalis KemiskinanPemerintah dapat mengupayakan hal tersebut dengan berbagai cara berikut antara lain : mengadakan proyek padat karya,mendirikan lebih banyak ukm-ukm, memberlakukan inpres desa tertinggal.
Sumber
Kelompok 11 :
1. Bayu Irawan (21216357)
2. Ira Murni Agilvi (23216568)
3. Sahira Almas Tovani (26216766)
